As-Sakinah Journal of Islamic Family Law

Analisis PP Nomor 17 Tahun 2025 terhadap pengabaian pengawasan orang tua terhadap anak pengguna smartphone di Kota Banda Aceh

Said Fahri, Abd Razak, Gamal Achyar — Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0000

Penggunaan smartphone pada anak yang terus meningkat, termasuk di Kota Banda Aceh, kerap tidak diimbangi pengawasan orang tua yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak dan berisiko dikategorikan sebagai penelantaran anak di ruang digital. Relevansi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) dengan praktik pengawasan di tingkat keluarga belum diketahui secara pasti. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengabaian pengawasan orang tua terhadap penggunaan smartphone anak di Kota Banda Aceh dan relevansinya dengan PP TUNAS, ditinjau dari perspektif hukum keluarga positif maupun hukum keluarga Islam (konsep hadhanah). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis field research, didukung pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif terhadap empat keluarga informan (ayah dan/atau ibu) di Kota Banda Aceh, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pengawasan orang tua menurut Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014, serta konsep hadhanah, telah disadari secara normatif oleh informan, namun kesadaran itu bersifat parsial dan insidental sehingga belum konsisten dilaksanakan. Pengabaian terjadi dalam tiga bentuk yang saling berkaitan: waktu, konten, dan pendampingan, disertai ketimpangan peran pengawasan ayah-ibu. Berdasarkan Pasal 76B juncto 77B UU Nomor 35 Tahun 2014, keempat kasus tidak memenuhi unsur pidana penelantaran, namun tetap dapat dimaknai sebagai penelantaran dalam pengertian etis-normatif berdasarkan asas kepentingan terbaik anak. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas PP TUNAS di tingkat keluarga masih terbatas, sehingga penguatan sosialisasi dan edukasi hukum keluarga perlu diprioritaskan sebelum pendekatan sanksi pidana.

Analisis maqasid al-syari‘ah terhadap standar nafkah berorientasi gaya hidup dan keharmonisan rumah tangga pasangan muda di Banda Aceh

Naufal Yafiandi, alimuddin, Novi Heryanti — Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000

Perubahan gaya hidup pasangan muda telah memperluas makna nafkah dari kebutuhan pokok menuju kebutuhan digital, perawatan diri, rekreasi, dan mobilitas. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah ketika standar kebutuhan melebihi kemampuan ekonomi dan memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis standar nafkah berorientasi gaya hidup pada pasangan muda di Banda Aceh berdasarkan maqasid al-syari‘ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan 10 pasangan muda melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar nafkah bersifat fleksibel dan dipengaruhi kebutuhan keluarga, kemampuan ekonomi, pengelolaan pendapatan, kontribusi ekonomi istri, serta gaya hidup. Enam pasangan berada dalam kondisi cukup, sedangkan empat pasangan memiliki pengeluaran melebihi pendapatan. Keharmonisan tidak hanya dipengaruhi kecukupan nafkah, tetapi juga komunikasi, kesepakatan, dan kemampuan menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi finansial. Dalam perspektif maqasid al-syari‘ah, kebutuhan gaya hidup menjadi maṣlaḥah apabila kebutuhan utama telah terpenuhi dan pengeluaran tetap proporsional, tetapi berubah menjadi maḍarat apabila menimbulkan defisit, utang, pemborosan, atau konflik.

Praktik lavender marriage: analisis dalam pendekatan maqashid syariah

St Maryam, Aria Roby Putra, Jusrihamulyono A.HM — Wed, 16 Sep 2026 00:00:00 +0000

Fenomena lavender marriage menghadirkan persoalan hukum Islam karena perkawinan dapat dilangsungkan dengan motif dan tujuan yang tidak sepenuhnya berorientasi pada pembentukan kehidupan keluarga sebagaimana tujuan perkawinan dalam syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan lavender marriage dalam perspektif hukum Islam serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan berdasarkan daruriyyat al-khams, meliputi hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-‘aql, dan hifz al-mal, dengan mempertimbangkan motif, tujuan, pelaksanaan, serta dampak perkawinan terhadap para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lavender marriage tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, tetapi juga harus diuji berdasarkan kesesuaian tujuan, pemenuhan hak dan kewajiban, serta kemaslahatan. Perkawinan yang didasarkan pada penyamaran atau ketidakjujuran, mengabaikan hak pasangan dan anak, serta menimbulkan mafsadat yang dominan tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan dapat berstatus haram. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dalam merespons fenomena perkawinan kontemporer melalui pendekatan Maqashid Syariah.